Tulisan dari Seta Pausa cukup menarik untuk direnungkan oleh para pengusaha UKM sebagai pertimbangan untuk lebih maju lagi.

1.    Meremehkan laporan keuangan
Padahal laporan keuangan yang sistematis amat membantu kita untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Lebih jauh pada saatnya nanti, seperti dikatakan oleh Ali Said, Ketua Hipmi, salah satu permasalahan UKM adalah ketiadaan laporan keuangan padahal ini dibutuhkan untuk syarat dalam peminjaman bank.
Dosa ini menyebabkan kita tidak menjadi bankable.

2.    Pelit dalam memberdayakan SDM-nya
Kita masih melihat banyak owner sebuah UKM tidak mau meluangkan waktunya untuk lebih memperhatikan serta melatih skill karyawannya. Lebih parah lagi jika hanya diberlakukan sistem gaji tanpa bonus.
Fasilitas pun menjadi hal yang penting untuk karyawan kita. Tanyakan apa yang dapat membuat mereka jenuh. Berdialoglah dengan karyawan kita. Karyawan juga berhak tahu seandainya kondisi kita sehingga terjadi saling pengertian dalam hal pemenuhan fasilitas.
Yang perlu diperhatikan adalah uang bukanlah sebagai pemicu utama pemberdayaan SDM.

3.    Tidak mau beralih ke computerize
Pengalaman saya, dengan computerize ini saya dapat mempunyai waktu luang yang lebih banyak. Computerize juga meminimalkan jumlah human error.
Jika kita belum computerize, kita harus segera beralih. Dalih budget udah basi.

4.    Hanya mengandalkan sedikit sumber
Dalam hal selling, saya sangat menghindari ketergantungan pada satu sumber, supplier maupun buyer. Untuk awalan, memang ada kalanya seperti itu.
Bargaining power kita akan lemah jika kita hanya mempunyai sedikit sumber. Padahal bargaining power adalah hal yang paling penting dalam tawar menawar.

5.    Tidak berani improvisasi dalam marketing
Berani tanpa perhitungan itu bodoh. Namun jika perhitungan sudah tepat masih tidak berani, itu namanya pengecut.
Marketing tidak harus mengeluarkan budget banyak. Hanya saja sering bagi pelaku UKM untuk memeras otak lebih keras. Bisnis tanpa marketing is bullshit.

6.    Yang penting murah
Betul harga memang penting. Tapi nilai tambah lebih penting saat ini. Temukan niche/celah market kita. Harga menyusul kemudian.

7.    Pelit terhadap konsumen
Yang gaji karyawan itu konsumen. Yang ngasih kita duit juga konsumen. Jadi kita mesti berikan something special untuk konsumen yang loyal pada kita.
Suatu hal yang sangat salah jika kita tidak memberikan gift kepada konsumen loyal.

8.    Gini aja cukup
Dalam bersyukur, kita memang mesti lihat ke bawah. Tapi dalam hal kompetisi bisnis, kita lihat ke atas.
Jika kita melihat ke bawah, kita akan berkata ‘oh, gini aja cukup kok. Toh saya sudah lebih baik dibanding pesaing di seberang sana’. Hal ini akan mematikan kreativitas.
Gak ada yang cukup dalam kompetisi bisnis. Inovasi, inovasi, inovasi…

9.    Sering menyalahkan minimnya anggaran
Ya iyalah…lha wong menyalahkan nasib. Minimnya anggaran sering menjadi kambing hitam. Ini sudah menjadi alasan klise.
Pertanyaannya adalah dengan biaya anggaran segini, dapat menghasilkan seberapa? Kalo minim ya dinaikkin. Gitu aja kok repot…
Kalau sudah mentok, carilah suntikan dana dari bank atau investor. Hal ini akan menyebabkan profit kita menipis pada awalnya. Di saat terdesak ketika kondisi bisnis kita payah, kita harus membuat keputusan untuk menutup bisnis kita atau meneruskan dengan kerja yang lebih keras lagi. Sejujurnya, hanya ada dua pilihan itu. Minim anggaran adalah alarm untuk memutuskan pilihan mana yang akan diambil dari kedua pilihan itu.
Namun harus diingat, alasan sebenernya adalah minim anggaran atau kita yang kurang keras memeras otak?

10.    Tidak ada legalitas usaha
Lagi pusing2nya mikirin profit yang turun, tiba-tiba pikiran dikacaukan lagi dengan adanya inspeksi mendadak dari instasi pemerintah atau dari polisi cari rejeki. Begitu tidak ada legalitas usaha, panjang deh tuh masalah.
Ujung2nya bisa bikin stress. Kalo kita sudah punya legalitas usaha, hidup jadi lebih tenang. Ini sama aja dengan membawa STNK kendaraan pada saat pergi ke luar kota. Menghadirkan ketenangan.
Apalagi legalitas usaha juga merupakan syarat untuk meminjam duit di bank. Satu lagi, kalo kita ngaku pebisnis tapi gak bawa kartu NPWP kan gak keren juga.
Legalitas usaha membuat pergerakan bisnis kita lebih leluasa.

sumber: http://www.logika-hati.com

Penghitungan ini dilakukan untuk WP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut jenis kegiatan usaha dan juga wilayah sebagai berikut :

  1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  2. ibukota propinsi lainnya;
  3. daerah lainnya.

Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK KEP-536/PJ.2/2000

CONTOH PEMAKAIAN NORMA

Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

  • Peredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon Rp. 40.000.000,00
  • Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) Rp. 72.000.000,00 di Jakarta

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :

  • Dari industri rotan :  12,5% X Rp. 40.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
  • Sebagai dokter : 45% X Rp. 72.000.000,00 = Rp. 32.400.000,00

jumlah penghasilan Neto Rp. 37.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 37.400.000,00 – Rp. 21.120.000,00 (K/3) = Rp. 16.280.000,00

Pajak penghasilan yang terutang : 5% X Rp. 16.280.000,00 = Rp.814.000,00

Catatan :

  1. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
  2. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
  3. Istri tidak punya penghasilan
  4. PTKP K/3 = 15.840.000 + 1.320.000 + ( 3 X 1.320.000) = 21.120.000,00

Ringkasan Pembukuan UKM

Posted: February 23, 2010 in Accounting
Tags: , ,

Slide dibawah ini menurut saya cukup informatif dan semoga bermanfaat

Usaha Mikro Tak Wajib SIUP

Posted: February 23, 2010 in Non-accounting
Tags: ,

Pemerintah akan membebaskan usaha mikro dari kewajiban memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) , yang penegasan aturannya akan dituangkan dalam Undang-Undang Perdagangan yang kini telah selesai penyusunan rancangannya.

Dalam bab perizinan di RUU Perdagangan yang diterima Bisnis, disebutkan adanya pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap pelaku usaha mikro, melainkan hanya diwajibkan untuk pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Ini merupakan bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk memperkuat pelaku usaha mikro,” kata Halomoan Tamba, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, pekan lalu.
Read the rest of this entry »

The IFRS untuk UKM adalah standar berisi kurang dari 230 halaman, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM), yang lebih dari 95 persen dari semua perusahaan di seluruh dunia.

Dibandingkan dengan IFRSs yang lengkap (dan prinsip akuntansi umum di banyak negara), IFRS untuk UKM kurang kompleks pada beberapa segi, misalnya:

  • Topik tidak relevan bagi UKM dihilangkan
  • Jika IFRSs lengkap memiliki beberapa pilihan kebijakan akuntansi, IFRS untuk UKM yang hanya memungkinkan pilihan lebih mudah
  • Banyak prinsip untuk mengakui dan mengukur aktiva, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran di IFRSs lengkap yang disederhanakan
  • Dibutuhkan lebih sedikit pengungkapan yang signifikan (300 dibanding 3.000)
  • Penulisan standar sangat jelas, dan mudah diterjemahkan
  • Revisi standar dilakukan tiap 3 tahun sekali
Untuk men-download standar klik di sini – jangan lupa sign up dulu

Fasilitas pajak untuk UKM

Posted: February 18, 2010 in Pajak
Tags: ,

Sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal, bagi wajib pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan.

Selain alat mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktik, sangat sering WP bertanya, berapa pajak yang harus dibayar. Terkadang tidak terlalu penting mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Padahal proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil. Yakni, tidak memberatkan WP, namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena formula tersebut sudah melalui kesepakatan pemerintah dan rakyat (melalui DPR) dalam UU Perpajakan.

Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak, berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), disebut penghasilan kena pajak.

Untuk pajak pertambahan nilai (PPN), ada berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah nilai jual kena pajak.

Bila PPN atau PBB cenderung sangat mudah, yakni berdasarkan transaksi atau nilai jual tanah dan bangunan. Sedangkan untuk menghitung PPh secara rampung atau tuntas, yakni pada satu tahun pajak, dibutuhkan data dan informasi transaksi secara komprehensif. Ini menyangkut penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Menghitung pajak

Ada dua cara menghitung PPh. Pertama, dengan pembukuan. Sedangkan kedua, dengan menggunakan norma penghitungan.

Bila diteliti, disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia. Akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usaha hanya perusahaan kategori besar, atau yang telah masuk ke bursa efek (go public) umumnya secara kontinu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik.

Dengan pembukuan yang bermuara ke laporan keuangan (neraca dan laba-rugi), akan dengan mudah diketahui posisi penghasilan neto. Dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, dapat pula menghitung penghasilan kena pajaknya.

Usaha kecil menengah (UKM), umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang dicatat, menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya.

Beberapa alasan UKM masih enggan melaksanakan pembukuan. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan tenaga khusus pelaksananya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot-repot dengan disiplin pembukuan. Dan kelima, adanya tambahan dana.

Dari alasan tersebut, kelihatannya yang jadi kata kunci adalah transparansi. Yakni menyangkut penggunaan dana semestinya. Ini sebagai bukti bahwa perusahaan di Indonesia cenderung masih tertutup, sebagai perusahaan keluarga. Akibat lainnya, jadi sulit menghitung pajak.

Membantu UKM

UKM merupakan mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh lokasi di kota-kota besar, dengan mudah tampak UKM. Bahkan, terkadang hingga ke pingiran kota dan pedesaan.

Walaupun kontribusinya bagi PDB berbanding terbalik dengan usaha besar, baik jumlah maupun nilai transaksinya, UKM memberikan kontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, bahkan jiwa enterpreneurship. Misalnya, usaha fotokopi, warung kebutuhan rumah tangga, warung makan, laundry, bengkel, dan sebagainya.

Kesulitan menghitung pajak, juga sering dikeluhkan para UKM. Untuk itu, pasal 14 ayat (2), (3), dan (5) UU Pajak Penghasilan, memberikan kemudahan bagi UKM untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan. Ini dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma penghitungan.

Dengan cara ini, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis. Dasarnya, cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarannya. Terakhir dengan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ/2000.

Namun, tidak semua dan secara otomatis UKM dapat menggunakan norma penghitungan. Hingga tahun pajak 2006, yang diperkenankan melakukan norma penghitungan adalah yang memperoleh omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp600 juta. Itupun hanya bagi yang berstatus sebagai orang pribadi. Bukan badan usaha.

Sekarang ini, kita lihat di Tanah Air bahwa UKM yang omzetnya di atas Rp600 juta setahun atau Rp2 juta sehari cukup banyak. Bukan nilai yang besar lagi. Warung penyedia kebutuhan rumah tangga di wilayah permukiman saja, terkadang bisa beromzet Rp5 juta sehari.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah cukup akomodatif. Telah dikeluarkan kebijakan baru mengenai besaran peredaran bruto yang dapat menggunakan norma penghitungan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007, ditetapkan besarnya peredaran bruto yang dinaikkan lagi tiga kali lipat dari semula, sehingga jadi Rp1,8 miliar setahun. Kebijakan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2007.

Bila UKM ingin menggunakan norma penghitungan, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar sebagai wajib pajak. Waktunya, paling lama tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kebijakan ini berlaku khusus bagi wajib pajak orang pribadi.

Kemudahan di bidang perpajakan sudah makin terus digulirkan. Di era baru perpajakan nasional yang terus dimodernisasi, kiranya sinyal-sinyal ini dapat menjadi alat penyatu langkah bagi wajib pajak. Sehingga bersama masyarakat (apalagi UKM) dapat membangun bangsa, yang membutuhkan banyak dana.

sumber: pajakonline.com

Untuk bisnis yang berkembang, memiliki pengelolaan hutang bisa menjadi cara yang efektif dalam melakukan bisnis. Beberapa pemilik usaha kecil bangga bahwa mereka tidak pernah memiliki hutang, itu tidak selalu merupakan pendekatan yang realistis. Pertumbuhan seringkali menuntut modal besar, dan untuk mendapatkan uang tsb mengharuskan Anda mencari pinjaman bank, pinjaman pribadi, sebuah jalur kredit bergulir, kredit perdagangan, atau bentuk lain pembiayaan hutang.

Pertanyaan bagi banyak pemilik bisnis kecil adalah, berapa besar hutang yang diperlukan? Jawaban atas pertanyaan ini berdasarkan analisis yang cermat pada arus kas serta kebutuhan khusus dari bisnis dan industri Anda.

Pedoman di bawah ini akan membantu menganalisis apakah mengambil hutang adalah ide yang baik untuk perusahaan Anda.

Pertimbangan mengajukan pinjaman

Ada sejumlah alasan yang masuk akal untuk mengambil utang. Secara umum, utang bisa menjadi ide yang baik jika digunakan untuk meningkatkan atau melindungi arus kas, atau untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Dalam kasus ini, biaya pinjaman mungkin lebih rendah daripada biaya pembiayaan, hal ini bergerak melalui pendapatan yang berkelanjutan.

Beberapa alasan umum untuk mencari pinjaman meliputi:

  • Modal kerja – ketika Anda sedang mencari untuk meningkatkan tenaga kerja atau meningkatkan persediaan.
  • Memperluas pangsa pasar baru – ketika perusahaan memasuki pasar baru, mereka sering menghadapi siklus koleksi lagi atau harus menawarkan persyaratan lebih menguntungkan kepada pelanggan baru, dana pinjaman dapat membantu mengatasi periode ini.
  • Untuk belanja modal – Anda mungkin perlu untuk membiayai peralatan baru untuk memindahkan bisnis ke pasar baru atau memperluas lini produk Anda.
  • Meningkatkan arus kas – jika Anda masih memiliki utang jangka panjang kurang dari 10 tahun, pembiayaan dapat memperbaiki arus kas.
  • Membangun kepercayaan dengan pemberi pinjaman – jika Anda belum pernah meminjam sebelumnya, mengambil pinjaman dapat membantu dalam mengembangkan sejarah pembayaran yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan membantu memperoleh pembiayaan di masa depan dengan lebih mudah.

Merencanakan secara efektif

Sebelum mengambil pinjaman atau jenis pembiayaan lain, Anda harus meluangkan waktu untuk merencanakan kebutuhan modal. Saat terburuk untuk mengambil hutang jenis apa pun adalah masa krisis. Tiba-tiba mengalami kerugian bisnis, tidak mampu membayar gaji, atau keadaan darurat lain yang memaksa Anda untuk segera mengambil pinjaman, dan menempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan perencana akan memungkinkan Anda bisa memprediksi berapa kebutuhan uang tunai,  menentukan apa yang akan dibutuhkan dan kapan membutuhkannya. Ini akan memberi Anda waktu tambahan untuk mengeksplorasi semua kemungkinan sumber-sumber pinjaman dan menegosiasikan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Rencana modal harus terdiri dari tinjauan lengkap Neraca untuk membantu menganalisis arus kas, aset dan kewajiban. Anda juga perlu membuat laporan pro forma, yang merupakan proyeksi Neraca untuk 1-3 tahun mendatang.

Jangka pendek vs utang jangka panjang

Selain alasan yang tepat, Anda juga perlu memastikan jenis pinjaman yang tepat. Misalnya, Anda mengambil pinjaman jangka pendek padahal pinjaman jangka panjang lebih diperlukan, hal ini bisa menimbulkan masalah keuangan, karena cicilan yang cukup besar dan uang tidak cukup, Anda mungkin melakukan keputusan yang tidak perlu (misalnya menjual aset bisnis) untuk memenuhi kewajiban.

Secara umum, penggunaan pinjaman jangka pendek untuk kebutuhan jangka pendek. Ini akan membantu Anda menghindari beban bunga yang lebih tinggi dan lebih ketat dibanding kondisi pinjaman jangka panjang. Misalnya, jika Anda mengalami peningkatan pesat sementara penjualan – seperti yang disebabkan oleh peningkatan permintaan musiman – maka Anda harus melihat pada pinjaman jangka pendek. Jika pertumbuhan akan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, silakan lihat di jangka panjang lainnya seperti perluasan jalur kredit berdasarkan penjualan, piutang, atau rasio persediaan. Jangka waktu utang Anda tidak akan berdampak pada utang terhadap ekuitas rasio. Namun, Anda akan melihat perubahan dalam indikator likuiditas seperti rasio lancar, karena saat ini hanya mencakup kewajiban utang yang harus dilunasi dalam satu tahun, bukan hutang yang jatuh tempo pada periode yang akan datang. Jadi, pinjaman jangka panjang positif dapat mempengaruhi rasio likuiditas Anda.

Hutang baru harus berdasarkan pada kebutuhan saat ini

Ketika tingkat suku bunga rendah dan uang yang murah, Anda mungkin tergoda untuk mengambil pinjaman untuk membeli peralatan atau membuat belanja modal lainnya. Jika itu yang terjadi dengan bisnis Anda, pastikan untuk mendasarkan keputusan Anda semata-mata pada keperluan Anda sekarang. Kemungkinan peningkatan tarif bukan alasan untuk menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Sebagai contoh, jika perlu peralatan komputer tambahan, Anda mungkin ingin mengambil pinjaman untuk membelinya. Tetapi membeli komputer tambahan sekarang karena akan lebih mahal tahun depan tidak cukup pembenaran. Anda akan terjebak dengan peralatan yang tidak perlu dan hutang yang wajib dilunasi.

terjemahan bebas dari: smetoolkit.org