Posts Tagged ‘ukm’

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Ham, bekerjama  mengkoordinasi pemahaman dan pemanfaatan sistem HKI bagi para usaha kecil dan menengah (UKM).

Hal ini sejalan semakin berkembangnya produk kreatif oleh para pelaku usaha UKM di Tanah Air. Produk kreatif perlu dilindungi apalagi yang berorientasi ekspor dan UKM potensial.

“Memfasilitasi pendaftaran HKI bagi para UKM potensial agar adanya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kreatif,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di acara kesepakatan kerjasama BPEN dengan Ditjen HKI di JCC, Jakarta, Kamis (24/6/2010).

Hal ini, kata Mari penting dalam rangka mensosialisasikan konsep dan penerapan HKI bagi UKM termasuk dalam hal pengurusan HKI.

Menurut Mari sektor kreatif Indonesia pada tahun 2008 memberi kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 151 triliun atau 7,28% dari PDB. Sektor ini juga menyerap 7,7 juta orang tenaga kerja dengan nilai ekspor Rp 114,9 triliun atau kontribusi ekspor sebesar 7,53%.

Sektor fashion masih menyumbang posisi tertinggi yaitu 43%, kerajinan 25%, periklanan 8%, dan lain-lain.

sumber: detikfinance

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan.

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud  adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan  menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.

Kasusnya adalah sebagai berikut:

Katakanlah saya sebelumnya saya sudah mempunyai 200 ekor domba (jantan 150, betina 50), misalnya untuk jantan rata2 beratnya 24 kg dan betina 20 kg dengan harga perolehan masing2 jantan 500ribu dan betina 450ribu.

  • 02-Mar Terjual 20 ekor jantan untuk aqiqah dengan harga @ 1juta tunai.
  • 05-Mar Dibeli 25 ekor jantan @ 525ribu dengan berat rata2 20 kg tunai
  • 10-Mar Terjual 15 ekor jantan untuk aqiqah @ 1juta ribu tunai 15-Mar Dibeli lagi 10 ekor jantan @ 450ribu dengan berat rata2 20kg tunai (lagi dapat harga murah)
  • 16-Mar Lahir domba jantan 2 ekor
  • 17-Mar mati domba jantan dari stok awal 2 ekor
  • 18-Mar mati domba janta dari pembelian tanggal 5 maret 1 ekor
  • 31-Mar total biaya pemeliharaan termasuk gaji, ampas tahu, bensin buat cari rumput dan lain-lain 6 juta.

Bagaimana jurnal & menghitung laba ruginya? Jawabannya ada di file excel ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksinya… 🙂

Trm kasih utk misterry – member kaskus

Tulisan dari Seta Pausa cukup menarik untuk direnungkan oleh para pengusaha UKM sebagai pertimbangan untuk lebih maju lagi.

1.    Meremehkan laporan keuangan
Padahal laporan keuangan yang sistematis amat membantu kita untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Lebih jauh pada saatnya nanti, seperti dikatakan oleh Ali Said, Ketua Hipmi, salah satu permasalahan UKM adalah ketiadaan laporan keuangan padahal ini dibutuhkan untuk syarat dalam peminjaman bank.
Dosa ini menyebabkan kita tidak menjadi bankable.

2.    Pelit dalam memberdayakan SDM-nya
Kita masih melihat banyak owner sebuah UKM tidak mau meluangkan waktunya untuk lebih memperhatikan serta melatih skill karyawannya. Lebih parah lagi jika hanya diberlakukan sistem gaji tanpa bonus.
Fasilitas pun menjadi hal yang penting untuk karyawan kita. Tanyakan apa yang dapat membuat mereka jenuh. Berdialoglah dengan karyawan kita. Karyawan juga berhak tahu seandainya kondisi kita sehingga terjadi saling pengertian dalam hal pemenuhan fasilitas.
Yang perlu diperhatikan adalah uang bukanlah sebagai pemicu utama pemberdayaan SDM.

3.    Tidak mau beralih ke computerize
Pengalaman saya, dengan computerize ini saya dapat mempunyai waktu luang yang lebih banyak. Computerize juga meminimalkan jumlah human error.
Jika kita belum computerize, kita harus segera beralih. Dalih budget udah basi.

4.    Hanya mengandalkan sedikit sumber
Dalam hal selling, saya sangat menghindari ketergantungan pada satu sumber, supplier maupun buyer. Untuk awalan, memang ada kalanya seperti itu.
Bargaining power kita akan lemah jika kita hanya mempunyai sedikit sumber. Padahal bargaining power adalah hal yang paling penting dalam tawar menawar.

5.    Tidak berani improvisasi dalam marketing
Berani tanpa perhitungan itu bodoh. Namun jika perhitungan sudah tepat masih tidak berani, itu namanya pengecut.
Marketing tidak harus mengeluarkan budget banyak. Hanya saja sering bagi pelaku UKM untuk memeras otak lebih keras. Bisnis tanpa marketing is bullshit.

6.    Yang penting murah
Betul harga memang penting. Tapi nilai tambah lebih penting saat ini. Temukan niche/celah market kita. Harga menyusul kemudian.

7.    Pelit terhadap konsumen
Yang gaji karyawan itu konsumen. Yang ngasih kita duit juga konsumen. Jadi kita mesti berikan something special untuk konsumen yang loyal pada kita.
Suatu hal yang sangat salah jika kita tidak memberikan gift kepada konsumen loyal.

8.    Gini aja cukup
Dalam bersyukur, kita memang mesti lihat ke bawah. Tapi dalam hal kompetisi bisnis, kita lihat ke atas.
Jika kita melihat ke bawah, kita akan berkata ‘oh, gini aja cukup kok. Toh saya sudah lebih baik dibanding pesaing di seberang sana’. Hal ini akan mematikan kreativitas.
Gak ada yang cukup dalam kompetisi bisnis. Inovasi, inovasi, inovasi…

9.    Sering menyalahkan minimnya anggaran
Ya iyalah…lha wong menyalahkan nasib. Minimnya anggaran sering menjadi kambing hitam. Ini sudah menjadi alasan klise.
Pertanyaannya adalah dengan biaya anggaran segini, dapat menghasilkan seberapa? Kalo minim ya dinaikkin. Gitu aja kok repot…
Kalau sudah mentok, carilah suntikan dana dari bank atau investor. Hal ini akan menyebabkan profit kita menipis pada awalnya. Di saat terdesak ketika kondisi bisnis kita payah, kita harus membuat keputusan untuk menutup bisnis kita atau meneruskan dengan kerja yang lebih keras lagi. Sejujurnya, hanya ada dua pilihan itu. Minim anggaran adalah alarm untuk memutuskan pilihan mana yang akan diambil dari kedua pilihan itu.
Namun harus diingat, alasan sebenernya adalah minim anggaran atau kita yang kurang keras memeras otak?

10.    Tidak ada legalitas usaha
Lagi pusing2nya mikirin profit yang turun, tiba-tiba pikiran dikacaukan lagi dengan adanya inspeksi mendadak dari instasi pemerintah atau dari polisi cari rejeki. Begitu tidak ada legalitas usaha, panjang deh tuh masalah.
Ujung2nya bisa bikin stress. Kalo kita sudah punya legalitas usaha, hidup jadi lebih tenang. Ini sama aja dengan membawa STNK kendaraan pada saat pergi ke luar kota. Menghadirkan ketenangan.
Apalagi legalitas usaha juga merupakan syarat untuk meminjam duit di bank. Satu lagi, kalo kita ngaku pebisnis tapi gak bawa kartu NPWP kan gak keren juga.
Legalitas usaha membuat pergerakan bisnis kita lebih leluasa.

sumber: http://www.logika-hati.com

Penghitungan ini dilakukan untuk WP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut jenis kegiatan usaha dan juga wilayah sebagai berikut :

  1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  2. ibukota propinsi lainnya;
  3. daerah lainnya.

Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK KEP-536/PJ.2/2000

CONTOH PEMAKAIAN NORMA

Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

  • Peredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon Rp. 40.000.000,00
  • Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) Rp. 72.000.000,00 di Jakarta

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :

  • Dari industri rotan :  12,5% X Rp. 40.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
  • Sebagai dokter : 45% X Rp. 72.000.000,00 = Rp. 32.400.000,00

jumlah penghasilan Neto Rp. 37.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 37.400.000,00 – Rp. 21.120.000,00 (K/3) = Rp. 16.280.000,00

Pajak penghasilan yang terutang : 5% X Rp. 16.280.000,00 = Rp.814.000,00

Catatan :

  1. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
  2. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
  3. Istri tidak punya penghasilan
  4. PTKP K/3 = 15.840.000 + 1.320.000 + ( 3 X 1.320.000) = 21.120.000,00

Ringkasan Pembukuan UKM

Posted: February 23, 2010 in Accounting
Tags: , ,

Slide dibawah ini menurut saya cukup informatif dan semoga bermanfaat

Usaha Mikro Tak Wajib SIUP

Posted: February 23, 2010 in Non-accounting
Tags: ,

Pemerintah akan membebaskan usaha mikro dari kewajiban memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) , yang penegasan aturannya akan dituangkan dalam Undang-Undang Perdagangan yang kini telah selesai penyusunan rancangannya.

Dalam bab perizinan di RUU Perdagangan yang diterima Bisnis, disebutkan adanya pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap pelaku usaha mikro, melainkan hanya diwajibkan untuk pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Ini merupakan bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk memperkuat pelaku usaha mikro,” kata Halomoan Tamba, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, pekan lalu.
(more…)